Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desa Tertinggal karena Pemuda yang Merantau Lupa Kampung Halaman

Kompas.com - 29/03/2017, 18:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Putu Wiratnaya menganggap peran pemuda dalam membangun daerah masa kini masih kurang.

Hal tersebut yang menyebabkan daerah penghasil pangan masih tertinggal dibandingkan perkotaan.

"Padahal kebutuhan pokok masyarakat, bersumber dari pertanian, nelayan, ada di daerah terpencil," ujar Putu dalam diskusi di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Putu mengatakan, pemuda di daerah banyak yang merantau ke kota untuk menempuh pendidikan tinggi dan mencari penghidupan layak.

Namun, sebagian besar dari mereka tidak kembali ke kampung halaman untuk memajukan daerah asalnya.

"Zaman modern banyak pemuda desa pergi ke daerah yang sudah maju, ke perkotaan. Ketika sudah jadi masyarakat berpendidikan, lupa daerah," kata Putu.

Menurut Putu, semestinya para pemuda memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama merantau untuk diterapkan di desa. Misalnya, teknologi dalam pertanian yang memudahkan para petani di desa untuk bercocok tanam dan memanen hasil.

Ia menganggap, sarana dan prasarana penunjang yang diberikan pemerintah tidak tersebar merata.

"Maka pemuda-pemuda harus kembali ke daerah dan memajukan pertanian menggunakan teknologi," kata Putu.

Dengan demikian, menurut Putu, keinginan pemerintah untuk swasembada pangan bisa tercapai.

Kompas TV Pemberdayaan masyarakat pedesaan bisa dilakukan melalui beragam cara. Di gunung kidul yogyakarta, warga desa ngeposari memanfaatkan eceng gondok, menjadi karya bernilai ekonomis. Hasilnya, karya ini kini sudah menjadi salah satu komoditas ekspor andalan. Eceng gondok, selama ini dikenal sebagai gulma atau pengganggu tanaman air, yang hidup di atas rawa atau danau. Namun di tangan warga desa negeposari semanu gunungkidul, gulma ini disulap menjadi berbagai macam barang berguna, sekaligus diminati masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com