Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 241 Desa Belum Menerima Dana Desa

Kompas.com - 29/03/2017, 15:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku mendapat laporan mengenai penyaluran dana desa pada 2016. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46,98 triliun.

Namun, masih ada empat kabupaten/kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di pemerintah kabupaten/kota.

"Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jokowi meminta masalah ini bisa segera diatasi oleh jajarannya. Tahun 2017 ini, Jokowi minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa. Apalagi, anggaran untuk dana desa sudah ditingkatkan hingga Rp 60 triliun.

Jokowi juga meminta agar pemanfaatan dana desa dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.

(Baca juga: Menteri Desa: Ada 600 Laporan Penyelewengan Dana Desa)

Dari data yang Jokowi terima, pemanfaatan dana desa lebih banyak difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang mendukung bergeraknya perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, pasar, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan saluran irigasi.

"Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan dan industri UMKM di desa," ucap Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, dana desa juga harus terus didorong agar membuat partisipasi warga ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup warga desa. Sekaligus juga ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran. 

"Dalam pengembangan potensi ekonomi  desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul  integratif dari hulu sampai hilir," ucapnya.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com