Komnas HAM: Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Kelompok Rentan Belum Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas kondisi pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia dengan Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dainius Puras pada Jumat (24/3/2017).

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM memaparkan isu pemenuhan hak atas kesehatan terhadap kelompok rentan dan marjinal.

Isu hak atas kesehatan yang dibahas antara lain asuransi kesehatan nasional, kasus malpraktek, orang dengan masalah kejiwaan (OMDK), korban asap kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.

Lalu, kelompok LGBT, penderita lepra, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan dampak rokok terhadap kesehatan.

Menurut Komnas HAM, akses masyarakat atau kelompok rentan atas kesehatan masih belum baik.

"Akses masyarakat atas kesehatan masih belum baik, termasuk bagi para korban Tregedi 1965. Kelompok rentan seperti penderita lepra, LGBT, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan OMDK masih mengalami stigma negatif dan diskriminasi dalam mengakses hak atas kesehatan," ujar Sandrayati saat dihubungi, Selasa (28/3/2017).

(Baca: Problem E-KTP dan Kelompok Rentan dalam Pilkada 2017)

Indikator minimnya akses kelompok rentan terhadap akses kesehatan, lanjut Sandrayati, terlihat dari sejumlah kasus dan pengaduan masyarakat yang diterima Komnas HAM.

Dia mencontohkan kasus kematian beruntun sebanyak 14 Orang Rimba di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 bulan pada 2015 yang lalu.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, pada tahun 2015 terdapat 127 pengaduan masyarakat terkait isu kesehatan. Sementara pada tahun 2016 terdapat 131 pengaduan.

Di sisi lain Komnas HAM juga mengapresiasi kinerja pemerintah terkait pemenuhan hak atas kesehatan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Meski demikian Komnas HAM memberikan catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas kartu BPJS.

(Baca: Pemerintah Utamakan Kelompok Rentan dalam Penanganan Korban Asap)

Menurut Sandrayati, di beberapa daerah pedesaan seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), masih ada warga yang belum memiliki kartu BPJS.

Selain itu masih ada pula warga yang belum mengetahui cara menggunakan fasilitas kesehatan tersebut.

"Artinya pemerintah harus menyosialisasikan kartu BPJS kesehatan secara meluas. Agar seluruh warga terpenuhi hak atas kesehatannya," ucapnya.