Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Pekan Ini, PPP Tentukan Dukungan Pilgub DKI

Kompas.com - 23/03/2017, 09:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan arah dukungan untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Rencananya, arah dukungan tersebut akan diputuskan akhir pekan ini.

"PPP akan putuskan sikapnya soal Pilkada DKI ini pada akhir minggu ini rencananya," jata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Kamis (23/3/2017).

Arsul menjelaskan, masih ada tiga wacana di inteenal PPP, yakni mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Anies Baswedan dan Saniaga Uno, serta netral alias tak mendukung keduanya.

Hal itu perlu dipikirkan matang-matang mengingat masing-masing opsi memiliki argumentasi masing-masing.

"Ketiga piligan itulah yang diputuskan akhir minggu ini," ucap Anggota Komisi III itu.

Meski begitu, Arsul enggan membeberkan dimana keputusan tersebut akan diambil. Ia hanya menyebutkan bahwa setiap kader PPP yang mewakili tiga opsi tersebut akan diundang untuk kemudian diambil keputusan bersama.

"Wakil-wakil dari ketiga wacana itu diundang," tuturnya.

Pengalihan dukungan PPP dan tiga partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni belakangan kerap menjadi perbincangan publik. Adapun pasangan Agus-Sylvi telah gugur di putaran pertama Pilgub DKI. PAN telah menentukan pilihannya dan mengalihkan dukungan untuk Anies-Sandi.

Sedangkan Demokrat memilih bersikap netral dan tak mendukung pasangan manapun. Agus merasa tak etis jika ia mengarahkan pendukungnya untuk memilih salah satu dari dua mantan pesaingnya.

Kompas TV Manakar Dukungan Koalisi Parpol di Putaran Kedua (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com