Kuasa Hukum Sri Hartini: Jual Beli Jabatan Sudah Tradisi di Klaten

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati non-aktif Klaten Sri Hartini pada Kamis (16/3/2017). Sri diperiksa sekitar tujuh jam.

Usai pemeriksaan, kuasa hukum Sri Hartini, Simeon Petrus mengatakan uang yang diberikan untuk mengisi jabatan di Klaten merupakan hal yang lumrah terjadi. Menurutnya. hal itu telah terjadi sebelum kliennya menjabat.

"Itu kan sudah jadi tradisi. Sebelumnya juga sudah biasa dengan hal begitu," kata Simeon di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Untuk itu, lanjut Simeon, kliennya mengajukan permohonan menjadi saksi yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

"Makanya kami ajukan JC untuk bongkar semua. Koorperatif, terbuka nanti KPK dipertimbangkan," ucap Simeon.

(Baca: KPK Temukan Uang Lebih dari Rp 3 Miliar di Rumah Bupati Klaten)

Menurut Simeon, Sri dimintai keterangan sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik KPK. Materi pertanyaan, kata dia, masih seputar suap promosi pengisian jabatan dan belum menyentuh peran Andy Purnomo.

Dalam penggeledahan di rumah dinas Sri, KPK menemukan uang Rp 3 miliar dari lemari yang diduga milik Andy.

Sri ditangkap tangan oleh KPK bersama tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12/2016). Dari jumlah itu, KPK menetapkan dua orang tersangka, Sri dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan.

Atas perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.