Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lobi Presiden Afrika Selatan Turunkan Tarif Bea Masuk

Kompas.com - 08/03/2017, 21:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia keberatan atas kebijakan tarif bea masuk tinggi sekitar 30 persen yang diterapkan Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo pun melobi Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma agar menurunkan tarif bea masuk.

Lobi dilakukan saat kedua pimpinan negara bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

"Pada saat dua presiden bertemu, kita juga membahas mengenai upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan atau kerja sama perdagangan ini. Dan sekali lagi kita membahas mengenai masalah hambatan tarif non tarif," ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral.

Retno mengatakan, Afrika Selatan adalah mitra perdagangan Indonesia yang cukup besar. Nilai perdagangan kedua negara di tahun 2016 mencapai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 13,3 triliun.

(Baca: Presiden Jacob Zuma Undang Jokowi ke Afrika Selatan)

Capaian nilai perdagangan itu naik 13 persen dibandingkan tahun lalu dan diyakini akan terus tumbuh bila Afrika Selatan mau menurunkan tarif bea masuk.

Oleh karena itu, salah satu yang diusulkan pemerintah Indonesia adalah dengan Preferential Trade Agreement (PTA).

Dengan skema ini, kedua negara bisa saling bertukar komoditas ekspor potensial dengan besaran tarif yang disepakati antara kedua negara.

"Karena kita melihat bahwa beberapa komoditi kita mendapatkan tarif yang cukup tinggi," ujarnya.

(Baca: Indonesia dan Afrika Selatan Sepakati 3 MoU Ini)

Namun, Afrika Selatan tak langsung menyetujui permintaan Indonesia. Afrika Selatan terlebih dahulu akan berbicara dengan lima negara yang tergabung dalam Southern African Customs Union, yakni yaitu Bostwana, Lesotho, Namibia, Swaziland, dan Afrika Selatan.

Bila nantinya ada kesepakatan dan tarif bea masuk turun, maka produk yang menjadi unggulan ekspor asal Indonesia ke Afrika Selatan bisa bersaing dengan produk asal dari negara lainnya.

"Karena sekali lagi ini adalah sebuah emerging countries yang cukup besar dan produk-produk kita juga memiliki potensi yang sangat besar," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com