Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selasa Besok, Massa Aksi 212 Datangi DPR mulai Pukul 08.00 WIB

Kompas.com - 20/02/2017, 18:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khathath yang juga penanggung jawab aksi 212 mengatakan, massa akan mendatangi Gedung DPR/MPR mulai pukul 08.00 WIB, Selasa (21/2/2017).

Tujuan dari unjuk rasa tersebut menuntut DPR agar mendesak Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini berstatus terdakwa.

Tuntutan berikutnya yaitu mendesak pengadilan menginstruksikan untuk menahan Ahok karena dinilai tak bisa menjaga perkataan sepanjang persidangan.

(Baca: Polisi Minta Korlap Aksi 212 Amankan Massa yang Provokatif)

Hal itu, kata Khathath, terlihat saat Ahok dinilai mengancam Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Pagi, kami jam 8, kami harap massa sudah berkumpul di depan Gedung MPR/DPR. Dan kami mulai pemanasan, mungkin dengan zikir dan baca Al Quran, serta tausiah sambil mengantarkan delegasi masuk ke dalam," ucap Khathath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2017).

Ia mengatakan, sekitar 100.000 orang akan menuju Gedung DPR dari tempat menginap masing-masing seusai shalat subuh.

Nantinya, kedatangan demonstran akan diterima oleh pimpinan Komisi III DPR. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima perwakilan pihak yang akan berdemonstrasi besok di ruang Rapat Pimpinan DPR.

(Baca: Massa Aksi 212 Tak Akan Duduki DPR)

"Karena aspirasi yang disampaikan para pendemo besok terkait dengan aspek hukum, maka yang menerima mereka ialah pimpinan Komisi III," ujar Fadli.

Selain itu, Khathath memastikan bahwa demonstrasi besok akan berlangsung damai. Sebab, kedatangan mereka ke DPR hanya untuk menyampaikan aspirasi selaku warga negara Indonesia yang memiliki kebebasan berpendapat.

"Kami jamin aksi besok berlangsung damai, seperti kata Kapolri, kami berhasil melakukan aksi dengan damai pada 2 Desember. Bahkan Kapolri sampai bilang tak ada satu ranting pohon pun yang patah," lanjut Khathath.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com