Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Diminta Jelaskan Isu Siti Aisyah dan Intelijen Korea Utara

Kompas.com - 19/02/2017, 06:18 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan kepada masyarakat soal isu keterkaitan Siti Aisyah dengan intelijen Korea Utara.

Siti Aisyah dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Kim Jong Nam merupakan saudara tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Menurut Meutya, isu yang beredar saat ini, Siti Aisyah sengaja dimanfaatkan sebagai jaringan intelijen Korea Utara.

"Jangan sampai ada berita hoaks yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan Indonesia,” ujar Meutya melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/2/2017).

Ketua Bidang Luar Negeri Partai Golkar ini juga menyebut Kemenlu RI seharusnya meminta penjelasan dari Pemerintah Malaysia terkait keterlibatan Siti Aisyah. Hal tersebut untuk menghindari adanya warga negara Indonesia yang dipenjara di luar negeri tanpa ada kejelasan masalah hukum yang tengah dihadapi.

(Baca: Misteri Siti Aisyah dan Pembunuhan Kim Jong Nam ...)

Oleh sebab itu, Meutya berharap Kemenlu mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Siti Aisyah.

“Siti Aisyah sebagai WNI perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Untuk itu, saya meminta Kemenlu berperan aktif memberikan perlindungan bagi Siti Aisyah. Prioritas Kemenlu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR kemarin, yaitu memberikan perlindungan secara aktif kepada WNI yang terkena kasus hukum di luar negeri. Kami meminta implementasi dari Kemenlu,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia pada Sabtu (18/2/2017). Dalam komunikasi tersebut, Menlu Retno menegaskan kembali permintaan Indonesia untuk memperoleh akses kekonsuleran terhadap Siti Aisyah.

(Baca: Siti Aisyah Jalani Rekonstruksi Pembunuhan Kim Jong Nam)

Akses kekonsuleran dibutuhkan agar KBRI dapat memastikan hak-hak hukum Siti Aisyah terpenuhi sepanjang proses hukum yang dijalaninya. Akses kekonsuleran itu sudah diajukan oleh pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia setelah Siti Aisyah ditangkap. Namun, hingga saat ini pihak otoritas Malaysia belum memberikan akses tersebut.

"Akses kepada SA belum diperoleh karena Hukum Acara Pidana Malaysia mengatur bahwa tersangka tidak dapat ditemui oleh siapa pun selama proses investigasi," seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu (18/2/2017).

Diberitakan, pada Rabu (15/2/2017), kepolisian Malaysia menangkap seorang perempuan di Bandara Kuala Lumpur terkait dengan pembunuhan kakak tiri Kim Jong Un.

Kepolisian Malaysia dalam rilisnya mengatakan, seorang perempuan berpaspor Vietnam ditangkap pada pukul 08.20 waktu setempat. Polisi menyebut perempuan bernama Doan Thi Huong (28) itu dikenali lewat rekaman kamera CCTV bandara dan dia sedang sendirian saat ditangkap.

Selanjutnya, polisi Malaysia menangkap perempuan kedua yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Perempuan berpaspor Indonesia itu bernama Siti Aisyah berusia 25 tahun.

Kompas TV Siti Aisyah yang dituding melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il memiliki paspor yang dikeluarkan imigrasi Jakarta Barat. Bermodal paspor itu, Siti berangkat ke Malaysia dengan alasan untuk bekerja bersama sang suami Gunawan Hasyim alisa Ajun. Paspor Siti Aisyah telah terkonfirmasi benar dan telah dikeluarkan pihak imigrasi dengan prosedur yang benar dan valid. Pihak KBRI berusaha agar dapat bertemu dengan Siti Aisyah untuk segera diberikan pendampingan. Kementerian Luar Negeri juga berkomunikasi dengan otoritas malaysia, yang masih mendalami kasus pembunuhan Kim Jong Nam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com