Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ahok atau Anies? PAN Akan Pilih yang Santun

Kompas.com - 16/02/2017, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional belum menentukan langkah apakah akan mendukung pasangan nomor pemilihan 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atau pasangan nomor pemilihan 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan yang didukung PAN, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, gugur karena meraih suara paling kecil.

"Kita akan putuskan dalam waktu dekat," kata Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/2/2017).

Berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga, kemungkinan akan digelar putaran kedua dalam Pilkada DKI.

(baca: Ini Hasil Akhir "Quick Count" Pilkada DKI dari 5 Lembaga Survei)

Pasalnya, tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 persen plus 1 persen.

Hitung cepat Litbang Kompas, Ahok-Djarot meraih 42,87 persen suara, Anies-Sandi 39,76 persen suara dan Agus-Sylvi 17,37 persen suara.

Meski belum menentukan pilihan, namun PAN sudah memiliki kriteria cagub yang akan dipilih.

"Insya Allah cagub yang dekat dengan umat, santun," kata Eddy.

Selain itu, cagub yang diusung PAN juga harus mampu membangun Jakarta menjadi kota yang mensejahterakan tidak hanya sebagian, tapi seluruh warganya.

(baca: Agus: Secara Kesatria dan Lapang Dada, Saya Menerima Kekalahan)

Agus sudah menyatakan menerima hasil Pilkada DKI berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Secara kesatria dan lapang dada saya menerima kekalahan saya," kata Agus di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017) malam.

Kompas TV Kemeriahan pelaksanaan Pilkada tidak hanya dirasakan warga, di Jakarta sejunmlah tokoh termasuk Presiden Joko Widodo ikut memberikan suaranya pada Pilkada Jakarta kali ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com