Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Harap Polemik Ahok-Ma'ruf Amin Tak Diperpanjang

Kompas.com - 07/02/2017, 17:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, meminta polemik perseteruan antara terdakwa kasus dugaan penistaan agama yang juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin tak perlu diperpanjang.

Pasalnya, menurut Yunahar, Ma'ruf Amin pun telah memberikan maaf kepada Ahok. Permintaan maaf dilakukan Ahok kepada Ma'ruf usai menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

"Sudah dimaafkan ya selesai, iya tidak usah diperpanjang," kata Yunahar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Selasa (7/2/2017).

Wakil Ketua Umum MUI itu menilai, persoalan tersebut selesai setelah Ma'ruf Amin memberikan maaf kepada Ahok.

"Kalau sudah dimaafkan, Kiai Ma'ruf Amin sudah memaafkan. Kiai Ma'ruf Amin mengatakan ya sudah selesai, itu saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memperkeruh suasana.

"Kalau sudah selesai jangan 'dikipas-kipasi'," ujar Haedar.

(Baca juga: Ahok Minta Permasalahannya dengan Ma'ruf Amin Tak Digoreng Lagi)

Polemik tersebut muncul saat Ahok dan kuasa hukumnya melontarkan sejumlah pernyataan kepada Ma'ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama pekan lalu.

Sejumlah pihak menilai pertanyaan kuasa hukum itu menyudutkan Ma'ruf Amin.

Selain mengundang kontroversi di masyarakat, pernyataan tersebut juga ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden keenam RI itu menganggap percakapan antara dirinya dan Ma'ruf Amin disadap.

Sebab, kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf soal percakapan dengan SBY, dengan mengonfirmasi isi pembicaraan antara Ma'ruf dan SBY, disertai detail mengenai kapan pembicaraan itu dilakukan.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com