Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tak Lagi di "Center Stage", SBY Mulai Ciptakan Isu

Kompas.com - 06/02/2017, 21:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, jarang terjadi persinggungan politik antara mantan presiden dengan presiden yang tengah berkuasa. Namun, hal demikian tidak terjadi di Indonesia yang juga menerapkan sistem demokrasi.

Persinggungan antar Presiden dan mantan Presiden sangat terlihat dari langkah yang diambil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo saat ini.

SBY yang sudah tidak lagi ada dalam pemerintahan, seharusnya bisa bersikap selayaknya negarawa dan tidak sibuk merecoki urusan pemerintahan kini.

“Seolah-olah sebagai presiden terdahulu, SBY tak lagi di center stage lalu menciptakan isu macam ini. Apa yang salah? Bahwa persinggungan politik terbuka ini bukan lah sesuatu yang terbuka seperti ini adalah tidak elok,” ujar peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Arif Susanto, saat diskusi bertajuk Bila SBY Minta Bertemu Jokowi: Nunggu Lebaran, Kali! di Jakarta, Senin (6/2/2017).

(Baca: Jokowi dan SBY, dari Hambalang hingga Grasi Antasari...)

Arif pun membandingkan kondisi yang ada di tanah air kini dengan di Amerika Serikat. Di Negara Paman Sam itu, meski keterpilihan Donald Trump sangat kontroversial, presiden terdahulu yakni Barrack Obama tidak bereaksi keras. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi antara SBY dan Jokowi.

Menurut Arif, SBY mulai ‘mencuri panggung’ sejak Maret 2016. Dalam catatannya, setidaknya sudah lima kali perseteruan politik terjadi antara SBY dengan Presiden Joko Widodo.

Dimulai dari ‘tour de Java SBY’, dimana saat itu Presiden keenam RI itu menyinggung pemerintahan yang terlalu memboroskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

(Baca: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Presiden Jokowi saat itu merespon SBY dengan berkunjung ke Proyek Hambalang yang telah dimulai di era SBY namun mangkrak.

Perseteruan terbaru yaitu saat SBY menduga percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin disadap. Dugaan itu muncul setelah terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya mengungkapkan adanya informasi percakapan keduanya dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama.

“Sangat tidak lazim presiden terdahulu terus menerus recoki pemerintahan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com