Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Presiden Enggak Bisa Diatur, Jadi Enggak Ada yang Bisa Larang

Kompas.com - 03/02/2017, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan sosok orang yang tidak mau diatur-atur.

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, ada tiga orang di lingkar Jokowi yang melarang Presiden bertemu SBY.

"Presiden itu, satu yang mau saya bilang ke Anda-Anda, enggak bisa diatur-atur. Jadi enggak adalah yang bisa melarang-larang Presiden (bertemu SBY)," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

"Orang itu sering salah melihat. Salah mempersepsikan, Presiden itu seolah-olah bisa diatur-atur sama si Badu, si Polan, Enggak pernah begitu," kata dia.

Jokowi, menurut Luhut, memang merupakan seorang pendengar yang baik. Jokowi selalu mendengarkan masukan dari kiri dan kanannya.

Namun, soal apa yang akan diputuskan nanti, hal itu murni keluar dari kajian dan pertimbangannya sendiri.

"Presiden selalu menerima pendapat, iyes. Beliau dengerin, beliau pelajari. Tapi beliau juga yang putusin sendiri," ujar Luhut.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan, ada pihak yang melarang Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengannya.

Pihak tersebut, kata SBY, adalah orang-orang yang berada di lingkaran Presiden.

"Konon, beliau (Jokowi) ingin bertemu dengan saya, tapi dilarang oleh dua atau tiga orang di sekitar beliau untuk bertemu saya. Hebat juga dua-tiga orang itu bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya," kata SBY dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

SBY memendam keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. SBY ingin bertemu Jokowi untuk mengklarifikasi segala hal yang dikaitkan dengannya.

SBY merasa dituduh menggerakkan dan mendanai aksi damai pada 4 November 2016, tudingan terkait upaya makar, dan sejumlah tuduhan lainnya.

"Sayang sekali, saya belum ada kesempatan bertemu Presiden Jokowi. Kalau bertemu, saya ingin bicara blakblakan, siapa yang menyampaikan informasi dan intelijen kepada beliau kalau saya mendanai 411, dan lain-lain," ujar SBY.

"Saya ingin melakukan klarifikasi secara baik, dengan tujuan dan niat yang baik, agar tidak menyimpan praduga atau saling curiga," ucapnya.

(Baca juga: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com