Merasa Hukum Rimba Merajalela, SBY Minta Penjelasan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono curiga teleponnya disadap secara ilegal. Jika kecurigaannya itu benar terjadi, SBY merasa tak ada lagi keadilan karena hukum rimba sudah merajalela.

“Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang dapat pengamana Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat yang lain, politisi yang lain. Sangat mungkin mereka alami nasib yang sama dengan yang saya alami,” ucap SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

“Kalau itu terjadi, negara kita seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba,” lanjut SBY.

SBY menjelaskan, dalam hukum rimba, maka yang kuat yang menang dan yang lemah yang kalas. Padahal, seharusnya yang benar lah yang seharusnya menang.

(Baca: Pengacara Ahok Tanya soal Telepon dari SBY kepada Ketua Umum MUI)

“Jadi kami mohon betul penjelasan bapak presiden soal penjelasan ini sehingga tidak terjadi rakyat tidak senang. Kalau sudah diucap di persidangan berarti punya keabsahan sendiri. Itu yang kami sampaikan,” ucap dia.

SBY sengaja menggelar jumpa pers siang ini untuk menyikapi tudingan yang disampaikan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya dalam persidangan kasus penistaan agama kemarin.

(Baca: Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam)

Saat itu, kubu Ahok bertanya kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin yang menjadi saksi soal adanya perintah SBY di balik fatwa penista agama. Kubu Ahok mengklaim memiliki bukti percakapan itu.

Terkait percakapan itu, SBY sudah mengakuinya. Namun, dia menyangkal percakapannya dengan Ma'ruf terkait dengan kasus yang menjerat Ahok.