Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Serahkan Calon KPU dan Bawaslu ke Presiden, Ini Nama-namanya...

Kompas.com - 01/02/2017, 13:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Seleksi menyerahkan nama-nama calon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2/2017).

Calon anggota KPU RI itu sendiri berjumlah 14 orang. Sementara calon anggota Bawaslu RI berjumlah 10 orang.

"Dari 14 calon anggota KPU, 4 orang di antaranya adalah perempuan. Dari 10 calon anggota Bawaslu, 3 orang di antaranya adalah perempuan," ujar Ketua Pansel Saldi Isra di Kantor Presiden, Rabu siang.

Berikut nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu RI :

Calon anggota KPU RI
1. Amus Atkana, nomor pendataran 23
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, nomor pendataran 88
3. Ilham Saputra, nomor pendataran 100
4. Evi Novida Ginting Manik, nomor pendataran 114
5. Fery Kurnia Rizkiyansyah, nomor pendataran 158
6. Idha Budhiati, nomor pendataran 159
7. Wahyu Setiawan, nomor pendataran 183
8. Sri Budi Eko Wardani, nomor pendataran 184
9. Pramono Ubaid Tanthowi, nomor pendataran 187
10. Yessy Y. Momongan, nomor pendataran 194
11. Hasyim Asy'ari, nomor pendataran 210
12. Arief Budiman, nomor pendataran 224
13. Viryan, nomor pendataran 264
14. Sigit Pamungkas, nomor pendataran 278

Calon anggota Bawaslu RI
1. Ratna Dewi Petalolo, nomor pendataran 34
2. Mohammad Najib, nomor pendataran 45
3. Abhan, nomor pendataran 59
4. Sri Wahyu Araningsih, nomor pendataran 87
5. Fritz Edward Siregar, nomor pendataran 109
6. Syafrida Rachmawati Rasahan, nomor pendataran 122
7. Mochammad Afifudin, nomor pendataran 127
8. Herwyn Jefier Hielsa Malonda, nomor pendataran 128
9. Abdullah, nomor pendataran 133
10. Rahmat Bagja, nomor pendataran 194

Saldi mengakui, dari seluruh calon, ada nama yang masih menjabat sebagai KPU, KPUD atau Bawaslu pusat dan daerah. Namun, Saldi menegaskan, pansel menyamaratakan proses seluruh nama itu.

"Kami tim seleksi ada pada posisi, tidak membedakan calon dari mana posisinya. Kami lihat apakah seorang memenuhi kriteria atau tidak," ujar Saldi.

"Jadi enggak ada istilahnya dari ini, dari ini. Semua kami posisikan sebagai calon dan diperlakukan sama oleh pansel," lanjut dia.

Di antara nama-nama tersebut, Presiden selanjutnya akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Komisioner pilihan Presiden kemudian dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com