Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Facebook Percepat Penanganan "Hoax"

Kompas.com - 31/01/2017, 14:58 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan bertemu dengan perwakilan Facebook wilayah Asia Pasifik terkait maraknya penyebaran berita palsu atau hoax melalui media sosial.

Rudiantara mengatakan, pada Senin (6/2/2017) dia akan bertemu dengan perwakilan Facebook untuk menjalin kerja sama.

"Saya mau minta kerja sama yang lebih optimal dalam rangka penanganan hoax," ujar Rudiantara saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).

Rudiantara menuturkan, meski pihak Facebook sudah memiliki divisi fact checker yang bertugas memverifikasi berita-berita yang beredar, namun hal tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi maraknya penyebaran hoax.

Dia berpendapat bahwa perlu ada kerja sama yang lebih intens agar penanganannya bisa lebih cepat.

"Iya publik memang bisa ikut terlibat mengecek kebenaran berita, tapi kalau pemerintah yang minta, ya mempercepat penanganan hoax itu," tuturnya.

(Baca juga: Menag: Kalau Ada Informasi "Hoax" Diamkan, Jangan Disebar)

Selain menjalin kerja sama dengan Facebook, Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan komunitas masyarakat dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rudiantara berharap komunitas dan lembaga keagamaan bisa berperan mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dalam memilah berita-berita yang beredar di media sosial.

"Saya sudah minta semua komunitas melakukan itu ke masyarakat. Minggu lalu saya ke MUI bahkan, melakukan halaqoh, bicara tentang bagaimana nanti umumnya umat Islam bermedia sosial," ucapnya.

(Baca juga: Jokowi Ingatkan Guru soal Bahaya "Hoax" bagi Siswa)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com