Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq Minta Kasusnya Dimediasi Polisi, Ini Kata Sukmawati

Kompas.com - 23/01/2017, 20:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comSukmawati Soekarnoputri menolak permintaan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi polisi.

Sukmawati sebelumnya melaporkan Rizieq ke polisi atas dugaan menghina Pancasila.

"Enggak ada (mediasi) karena soalnya berjalan disesuaikan secara hukum, enggak bisa," kata Sukmawati saat dijumpai seusai peringatan HUT ke-70 kakaknya, Megawati Soekarnoputri, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Sukmawati mengatakan, langkahnya untuk melaporkan Rizieq ke polisi bukan hanya atas keputusan pribadi.

(Baca: Rizieq Minta Kasusnya Diselesaikan secara Kekeluargaan, Ini Kata Polri)

Langkah tersebut merupakan keputusannya bersama semua pengurus Partai Nasionalisme Indonesia Marhaenisme yang merasa tersinggung atas pernyataan Rizieq.

"Memang dengan mulutnya yang kasar dan tidak berakhlak harus diberi pelajaran," ucap Sukmawati.

Putri Proklamator Soekarno ini menambahkan, sebenarnya ia adalah sosok yang cinta damai.

Namun, bukan berarti ia akan memaafkan Rizieq dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. "Yang menyebar benci siapa, kan mereka, kan dia," ucap dia.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menginginkan agar segala permasalahan hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk kasus yang menjeratnya.

Hal itu disampaikan Rizieq terkait aksi saling lapor yang belakangan banyak terjadi.

"Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani," kata Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

"Bahkan kalau ada laporan-laporan, mestinya kepolisian mencoba untuk memediasi, apalagi kalau masalahnya sensitif," tambah dia.

(Baca: Rizieq Ingin Kasusnya Diselesaikan Kekeluargaan dengan Mediasi Polisi)

Rizieq tak hanya dilaporkan oleh Sukmawati, sejumlah pihak juga melaporkan Rizieq ke polisi atas sejumlah kasus. 

Rizieq dilaporkan atas dugaan penistaan agama, terkait logo Bank Indonesia di uang kertas, dan terkait pernyataan soal "sampurasun".

Kompas TV Polisi Terus Selidiki Kasus Dugaan Penghinaan Pancasila

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com