Polisi Diminta Transparan soal Laporan yang Disorot Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai, Polisi belum transparan menyikapi banyaknya laporan yang masuk, terutama yang disorot publik seperti pelaporan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Benny, karena ketidaktransparan itu, masyarakat menjadi bertanya-tanya dan akhirnya muncul ketidakpercayaan kepada Polri.

Buntut ketidakpercayaan itu akhirnya muncul banyaknya unjuk rasa yang sering berakhir ricuh.

"Yang penting kan sesuai aturan hukum. Kalau memang tidak sesuai prosedur hukum dan tak ada buktinya, ya tidak usah diproses. Tapi kalau memang sesuai prosedur hukum dan ada buktinya, ya lanjutkan," kata Benny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Benny mengatakan, Polri sebagai alat negara yang bertugas menegakan hukum semestinya tegas dalam memproses setiap laporan yang masuk, tak peduli siapapun subjek yang dilaporkan.

Sehingga, Polri punya kewenangan penuh untuk menindaklanjuti pelaporan atas nama siapapun tanpa memedulikan desakan massa.

"Yang penting harus sesuai prosedur hukum, tidak semua laporan harus dilanjutkan. Kalau memang tak ada bukti yang kuat, ya tidak usah dilanjutkan, begitu pula sebaliknya. Polisi punya kewenangan penuh kok soal itu," lanjut dia.