Dua Hal yang Membuat Dinasti Politik Kental Perilaku Koruptif

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz meyakini bahwa politik dinasti di suatu daerah kental dengan korupsi.

Menurut dia, ada dua faktor yang memicu perilaku koruptif pada praktik dinasti politik. 

Faktor pertama yakni motivasi untuk menguasai dan melanggengkan posisi politik di daerah. "Itu jadi alat bagi dinasti untuk mengakses dan menguasai sumber daya ekonomi," ujar Donal di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menjadi pejabat membuat seseorang bisa dengan mudah mengakses sumber daya ekonomi. Semisal, sektor barang dan jasa, perizinan tambang atau alih fungsi hutan. 

(Baca: Kasus Korupsi di Klaten dan Banten Dianggap Contoh Sempurna Dinasti Politik)

Kedua, kata Donal, dinasti politik butuh dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan. Baik di partai maupun organisasi masyarakat.

"Dinasti politik punya ongkos politik yang tinggi karena punya dinasti juga di partai politik," kata Donal.

Setidaknya ada enam kepala daerah yang ditangkap KPK yang dianggap bagian dari dinasti politik di daerah.

Seorang di antaranya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kerabatnya tersebar sebagai pejabat di eksekutif maupun legislatif.

Lalu, Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti yang merupakan tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi.

Ia ditangkap KPK bersama suaminya, M Itoc Tochija yang merupakan Wali Kota Cimahi periode sebelumnya.

(Baca: Dinasti Politik Berpotensi Terjadinya Jual Beli Jabatan)

Selain itu, dinasti politik juga terdapat di Klaten. Kepemimpinan di kabupaten tersebut tak pernah lepas dari pasangan suami-istri sejak tahun 2000.

Bupati Klaten Sri Hartini merupakan istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo. Haryanto digantikan oleh Sunarna dengan Sri Hartini sebagai wakilnya.

Uniknya, Sunarna merupakan suami dari Sri Mulyani, wakil dari Sri Hartini saat ini.

Contoh lainnya, yaitu mantan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais, dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.