Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diharapkan Terlibat dalam Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

Kompas.com - 03/01/2017, 21:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Muttaqin Pratama menilai, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pemilihan umum merupakan hal penting untuk mewujudkan demokrasi yang ideal.

Oleh karena itu, menurut dia, pemilihan anggota penyelenggara pemilu seharusnya menjadi hal penting yang harus diperhatikan masyarakat.

Akan tetapi, pemahaman tentang pemilu selama ini hanya sebatas mengenai siapa sosok yang akan dipilih pada hari pemilihan.

"Pemilu hanya dianggap seremonial lima tahunan. Masyarakat hanya mengetahui prosesnya pada segi mencoblos, kampanye. Padahal, pemilu terdiri dari berbagai rangkaian berbagai tahapan yang ada, salah satu tahapan utamanya adalah seleksi penyelenggara pemilu," ujar Muttaqin, dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017).

"KPU dan Bawaslu merupakan tonggak dari demokrasi itu sendiri, dia akan menawarkan sisi demokrasi di Indonesia," lanjut dia. 

Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sedang berlangsung saat ini.

Saat ini, 36 orang calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu sudah memasuki seleksi tahap ketiga.

Pada 16 Januari 2017 mendatang, para calon anggota KPU dan Bawaslu akan menjalani tes kesehatan lanjutan, diskusi kelompok, dan wawancara.

Setelah tahapan ini, Tim Seleksi akan memilih 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang selanjutnya diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Muttaqin, partisipasi masyarakat saat ini sangat penting. Sebab, tim seleksi membutuhkan banyak informasi terkait para calon yang akan diloloskan ke tahap berikutnya.

"Tahapan seleksi ini kemudian kami mengajak seluruh masyarakat untuk melihat, apakah ada conflict of interest antara si kandidat dengan parpol tertentu. Untuk itu kami mengajak bahwa pemilu itu bukan hanya sermonial lima tahunan, bukan hanya mencoblos semata tapi ada tahapan seleksi lainnya yakni seleksi anggota penyelenggara pemilu itu sendiri," kata dia.

Sementara itu, Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, masyarakat dapat menginformasikan latar belakang para calon anggota KPU dan Bawaslu yang lolos tahap ketiga ini melalui email: rekamjejak@antikorupsi.org.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan informasi melalui telepon (021) 7901885/7994015 atau SMS 087888562428/081318031759.

Ia mengatakan, informasi ini sudah disampaikan kepada publik sejak sepekan lalu.

"Sampai sekarang baru beberapa saja yang memberi masukan, misalnya lewat SMS yang bilang 'Oh (calon anggota) ini orangnya pernah seperti ini', tapi itu pun cuma ke tiga calon, tidak semua calon," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com