Pemerintah Diminta Syaratkan Kembali TKA Bisa Bahasa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menghidupkan kembali syarat kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.

Permintaan ini menyusul berkembangnya isu TKA ilegal China yang belakangan ramai diperbincangkan.

"Setidaknya, Kemenaker kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan skill serta transfer of knowledge," ujar Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulis, Kamis (29/12/2016).

Aturan mengenai syarat TKA bisa berbahasa Indonesia pada Agustus 2015 lalu dihapuskan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dengan alasan agar investasi tidak terhambat. Sebab, banyak perusahaan yang mengeluhkan persyaratan tersebut.

Pemerintah memudahkan persyaratan untuk tenaga kerja asing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Permenaker itu kemudian direvisi dengan Permenaker Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang semakin memberi kemudahan untuk para pekerja asing.

(Baca juga: Aturan untuk Tenaga Kerja Asing Makin Longgar)

Saleh mengatakan, revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan.

"Komisi IX DPR mendesak Kemenaker untuk merevisi Permenaker 35/2015," tuturnya.

Menurut Saleh, poin tersebut merupakan salah satu poin hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan TKA yang dibentuk Komisi IX.

Beberapa poin lain misalnya permintaan untuk membentuk satgas penanganan TKA ilegal yang melibatkan kementerian lembaga terkait.

Tindakan tegas juga perlu diberlakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pengerahan TKA ilegal.

Pemerintah diminta agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk pengerjaan proyek infrastruktur dan proyek yang didanai pihak asing.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak Kemenaker untuk menambah penyidik PNS (PPNS).

"Pasalnya, penyidik yang dimiliki oleh Kemenaker yang jumlah tidak lebih dari 1.800 orang dinilai tidak mampu mengawasi seluruh perusahaan yang ada. Apalagi, belakangan ini banyak perusahaan baru yang mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Politisi PAN itu.