Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin: Opini soal TKA Ilegal Asal China Sudah "Ngalor-Ngidul", Harus Segera Disikapi

Kompas.com - 25/12/2016, 20:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah serius dalam menanggapi isu "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China yang masuk ke Indonesia. Opini soal TKA ilegal ini sudah ngalor-ngidul, pemerintah harus segera memberi penjelasan. 

Ia mengaku dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu sempat menemukan TKA ilegal asal China di sebuah daerah yang tak jauh dari Cilegon, Banten.

"Faktanya cukup besar. Saya tidak bisa identifikasi jumlahnya, tapi waktu saya kunjungan ke beberapa daerah, di Banten saja sekitar Cilegon, sudah diidentifikasi 2.000an TKA ilegal China dan itu tenaga kerja kasar," ujar Ade di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2016).

Ia juga mengaku mendengar ada isu bahwa di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, para TKA tersebut diangkut melalui kontainer dan kebanyakan dari mereka berbadan tegap. 

"Kita harus teliti dengan benar. Isu-isu seperti ini harus di-clear-kan dan harus diselesaikan dengan baik," tuturnya.

Jika berbagai isu itu benar, Ia menyayangkan banyaknya TKA ilegal yang bekerja di Indonesia di tengah kondisi masih banyaknya masyarakat yang menganggur.

"Ironi bila negara ini justru menampung TKA ilegal," sambung Politisi Partai Golkar itu. Permasalahan TKA ilegal menurutnya merupakan salah satu sumber kerawanan sosial di 2017 mendatang sehingga perlu penanganan serius.

Begitu pula mengenai data, pemerintah diminta merilis angka yang valid dan tidak simpang siur di masyarakat. "Aparat Kepolisian, Imigrasi, Depnaker harus bahu-membahu menyelesaikan ini. Harus didata dengan baik tentu di bawah koordinasi Menko Polhukam dan tidak boleh simpang siur," tutur pria yang akrab disapa Akom itu.

"Ini opininya sudah ngalor-ngidul dan ini bahaya," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com