Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lengser dari Ketum Hanura, Wiranto Bakal Jabat Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 20/12/2016, 12:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto tak lama lagi akan melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura. Pengganti Wiranto yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, bakal ditentukan pada Rabu (21/12/2016).

Pemilihan tersebut akan dilakukan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Setelah resmi diganti, Wiranto akan menempati jabatan Ketua Dewan Pembina.

"Untuk menjaga kesinambungan dan menjalin jalinan ideologis yang tetap terjaga, maka Pak Wiranto tetap kami pertahankan sebagai Ketua Dewan Pembina," ujar Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).

Adapun untuk Munaslub besok, nama Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang disebut-sebut menjadi calon tunggal pengganti Wiranto.

 

KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta menyempatkan diri menyapa salah satu pasien dalam kunjungannya di RS Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Pontianak (4/5/2016)

Dadang mengatakan, sosok Oesman, dianggap mampu melanjutkan kepemimpinan Wiranto meski baru menjadi kader Partai Hanura sekitar satu bulan terakhir.

(Baca: Oesman Sapta Berpeluang Jadi Calon Tunggal Ketua Umum Hanura)

Secara ketokohan, Oesman juga dinilai sudah dikenal publik. Penempatan pria kelahiran Kalimantan Barat itu juga diharapkan mampu membantu Hanura mendulang banyak suara pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

"Kami yakin paduan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Pak OSO sebagai Ketua Umum akan dapat meningkatkan perolehan suara di Pemilu 2019," kata Dadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com