Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Selama 2016, Kemlu Fasilitasi Ribuan WNI Bermasalah di Luar Negeri

Kompas.com - 20/12/2016, 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memfasilitasi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah di berbagai negara di luar negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat melakukan video conference dengan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (19/12/2016).

Video conference ini dilakukan Menlu di sela menghadiri pertemuan antar Menteri Luar Negeri se-Asean guna membahas persoalan masyarakat Rohingnya di Myanmar.

"Selama tahun 2016, Indonesia berhasil membebaskan ribuan WNI yang menghadapi masalah di seluruh dunia," ujar Retno, seperti dikutip dari keterangan tertulis UGM, Senin.

Menlu menyebutkan, ribuan WNI tersebut di antaranya terdiri dari 54 WNI yang dibebaskan dari hukuman mati.

Selain itu, sebanyak 8.815 kasus WNI yang menghadapi masalah hukum dapat terselesaikan dan menyelamatkan 287 WNI yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

"Tahun 2016 banyak kasus penculikan WNI dan kita mampu menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang disandera di Filipina dan 4 warga Indonesia sandera Somalia," jelas dia.

Retno mengatakan, kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi isu penting dari politik luar negeri Indonesia.

Sebab, peran Indonesia semakin penting di tengah maraknya kejahatan transnasional dan konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan anggota G 20 patut memainkan peran penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

"Hal yang dihargai dari Indonesia adalah dengan menerapkan pendekatan secara damai lewat dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik," kata Retno.

Ia menambahkan, pada tahun 2016 politik luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri, menjaga perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia.

Indonesia, kata Retno, berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indoensia (WNI) di luar negeri.

Pasalnya, kasus WNI di luar negeri semakin banyak terjadi karena tingginya mobilitas dan konflik di berbagai kawasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com