Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingin Dapat Kursi Pimpinan DPR dan MPR Hari Ini

Kompas.com - 15/12/2016, 12:13 WIB
Ihsanuddin,
Nabilla Tashandra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menargetkan sudah dapat kursi pimpinan DPR dan MPR sebelum masa sidang ditutup pada Kamis (15/12/2016).

Penambahan kursi ini dilakukan melalui revisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2016 mengenai revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Target hari ini," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebelum Paripurna penutupan masa sidang.

Bambang menilai, rapat paripurna penutupan masa sidang bisa saja ditunda hingga Kamis sore nanti.

Adapun Paripurna pagi ini hanya mengesahkan revisi UU MD3 untuk masuk program legislasi nasional prioritas 2016.

Setelah diketok di Prolegnas, maka Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa langsung membahasnya.

Opsi kedua, masa sidang saat ini ditutup terlebih dahulu, namun pembahasan dilakukan pada masa reses.

Bambang meyakini, revisi akan berlangsung cepat karena hanya ada dua pasal yang diubah, yaitu Pasal 15 Ayat (1) yang mengatur jumlah pimpinan MPR dan Pasal 84 Ayat (1) terkait jumlah pimpinan DPR.

"Apakah perubahan UU MD3 bisa selesai, ya tergantung forum. Kalau forum sepakat, ya bisa. Yang penting jangan langgar prosedur," ucap Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, sebaiknya pembahasan revisi UU MD3 dilakukan pada masa sidang selanjutnya.

"Ini perlu waktu, perlu ruang yang cukup. Karena itu, menurut saya, sebaiknya hari ini cukup pengesahan bahwa ini dibahas dan akan disahkan di masa sidang berikutnya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com