Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Kalla, Iran Puji Indonesia Mampu soal Toleransi Umat Beragama

Kompas.com - 01/12/2016, 16:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi dan doa bersama pada 2 Desember 2016, menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Penasihat Utama Pimpinan Spiritual Iran, Mohsen Araki di Kantor Wapres, Kamis (1/12/2016).

Mohsen pun memuji Indonesia yang mampu menunjukkan toleransi antar-umat beragama dengan baik.

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi contoh bagi hidup berdampingan, hidup perdamaian, dan persaudaraan," ujar Mohsen.

"Indonesia selalu menjadi contoh dan simbol yang baik bagi negara Islam," kata dia.

Kepada Mohsen, Wapres menekankan bahwa unjuk rasa merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah pun menjamin masyarakat mendapatkan haknya, sepanjang unjuk rasa itu dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan.

"Itu menunjukkan persaudaraan dan persahabatan dari berbagai golongan di Indonesia," ujarnya.

Mohsen berharap toleransi antar-umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik di Indonesia dapat terus terjaga.

(Baca juga: Kapolda Minta Pasukannya Tampilkan Sikap Humanis Saat Amankan Aksi 2 Desember)

Aksi 2 Desember rencananya akan dipusatkan di lapangan silang Monumen Nasional, sejak pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Aksi itu menuntut ketegasan hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Berkas perkara Ahok kini telah dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Menurut rencana, kasus Ahok akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kompas TV Persiapan Polisi Jelang Aksi 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com