Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Mau Cepat Ubah Sesuatu, Taruh Pemimpin di Tempat Strategis"

Kompas.com - 30/11/2016, 16:05 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini belum mampu memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Sudirman, ini disebabkan ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, demokrasi yang baik dapat menyejahterakan semua kalangan.

"Demokrasi yang lebih baik itu demokrasi yang memberi manfaat. Indonesia itu gap paling lebar keempat di seluruh dunia. Itu ngeri. Kita sangat mudah dipantik oleh sentimen gap tadi," ujar Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Untuk itu, dibutuhkan transformasi institusional di Indonesia. Mantan Menteri ESDM ini menuturkan, hal tersebut bisa dilakukan melalui tiga hal, yakni reformasi struktur, manusia, dan kultur.

Namun, dari ketiganya, cara yang paling cepat adalah dengan mendorong reformasi di bidang manusia. Ini dilakukan dengan menaruh pemimpin-pemimpin baik di tiap sektor pemerintahan.

"Paling cepat bisa dimulai dari people, dari pemimpin. Kalau mau cepat mengubah sesuatu, bagaimana caranya menaruh pemimpin di tempat strategis secepat mungkin," ucap Sudirman.

Sudirman mengatakan, mendorong pemimpin yang baik di tiap sektor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, kata dia, dapat dilakukan dengan penguatan kepemimpinan.

Lalu, mengajak orang-orang baik untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan.

Menurut Sudirman, banyak orang-orang baik yang enggan ikut serta dalam kancah politik di Indonesia. Ini disebabkan karena proses politik di Indonesia masih bersifat prosedural.

Alhasil, proses tersebut membutuhkan uang yang besar dari orang-orang yang masuk ke dalam kancah politik.

"Saya kira banyak teman-teman yang baik tidak terpanggil karena adanya politik prosedural," tutur Sudirman.

Untuk itu, diperlukan dorongan agar orang-orang baik tersebut mau berpartisipasi dalam politik di Indonesia.

"Kalau kita mau meningkatkan mutunya, bagaimana caranya mendorong sebanyak mungkin orang-orang baik ke dalam proses politik baik di dalam legislatif maupun eksekutif," ucap Sudirman.

Selain itu, menurut Sudirman, meningkatkan kualitas pemimpin dapat dilakukan dengan mendorong pendanaan partai politik melalui dana publik.

Dengan pendanaan partai politik melalui dana publik, dia meyakini biaya proses politik di Indonesia menjadi berkurang. Sehingga, orang-orang baik tersebut berminat terlibat dalam kancah politik.

"Pendanaan partai politik dengan dana publik punya implikasi membuat proses politik tidak harus mahal, sehingga bisa mengundang putra-putri terbaik masuk ke dalam politik," ucap Sudirman.

Kompas TV Kemenpan RB: PNS Hati-hati Terima Bingkisan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com