Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Ingatkan Pemerintah Upaya Pemberantasan Terorisme Harus Persuasif

Kompas.com - 29/11/2016, 23:31 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Maman Imanulhaq berpendapat, pemerintah harus mengedepankan upaya persuasif untuk mencegah berkembangnya ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Dengan demikian, upaya pemberantasan terorisme tidak dimaknai pengekangan terhadap kebebasan berekspresi oleh masyarakat.

"Di satu sisi kita tidak ingin NKRI dan Pancasila ini diinjak-injak oleh beberapa oknum. Tetapi kita tidak mau juga ada hak mereka sebagai warga negara untuk dibungkam oleh aparat," ujar Maman, usai konferensi pers Hasil Halaqoh Ulama Rakyat DPP PKB, di Kemayoran, Selasa (29/11/2016).

Menurut Maman, langkah ini juga harus dilakukan segera dan konsisten. Hal itu untuk mencegah lebih banyak lagi masyarakat yang ikut menjadi bagian kelompok radikal.

Ia menjelaskan, terorisme selalu berawal dari ajaran radikalisme dan puritanisme.

"Puritanisme itu mereka yang terus memakai satu teks keagamaan untuk menyebarkan kebencian," kata dia.

Dengan cara itu, lanjut dia, kelompok radikal terus melakukan hate speech atau ujaran kebencian dan mengadu domba. Mereka mencoba melemahkan pemerintah yang sah.

"Dan itu belum ada tindakan (dari pemerintah)," kata dia.

Ia menambahkan, ketika mereka dibiarkan merajalela melalui media sosial seperti YouTube dan sebagainya, berkembanglah pemahaman radikalisme yang salah itu di berbagai tempat.

"Tiba-tiba anak muda yang terpengaruh oleh itu, mereka berani melakukan pembangkangan-pembangkangan sosial termasuk, kepada orang tuanya. Dan itu dibiarkan oleh aparat lalu timbul terorisme seperti yang terjadi di Majalengka," kata Maman.

Maman mengungkapkan, hal itu juga terjadi terhadap salah seorang tetangganya.

"Dia orang baik baik tapi karena terpengaruh dengan mimbar-mimbar kebencian itu akhirnya dia menjadi jaringan teroris internasional," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com