Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pergantian Ketua DPR, Ade Komarudin Akan Konsultasi dengan Aburizal

Kompas.com - 23/11/2016, 14:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan beberapa pihak terkait wacana pengembalian kursi Ketua DPR RI kepada Setya Novanto.

Hingga Rabu (23/11/2016) siang, dirinya mengaku belum menerima surat resmi putusan pleno DPP Partai Golkar yang mengambil keputusan tersebut.

Salah satu pihak yang akan diajaknya berkonsultasi adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

(baca: Setya Novanto Pertimbangkan Jadi Ketua DPR Lagi)

Namun, konsultasi tersebut belum dilakukan karena Ical, sapaan akrab Aburizal, masih berada di luar negeri.

"Pasti (akan berkonsultasi dengan Ical). Beliau senior saya, ketua dewan pembina, saya wakil ketua dewan pembina. Alangkah tidak elok saya tidak bicara dengan Pak Aburizal," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ade belum memberikan sikap resmi terkait wacana tersebut. Setelah melihat surat resmi, ia akan mempelajarinya terlebih dahulu.

(baca: Golkar: Novanto Kembali Jadi Ketua DPR agar Masyarakat Tahu Dia Benar, Tidak Salah)

Ia juga enggan berandai-andai terkait posisinya jika pergantian Ketua DPR RI jadi dilakukan.

"Kalau sudah lihat suratnya, saya akan berikan penjelasan. Mengabdi kepada negara ini kan tidak harus Ketua DPR saja, banyak," tutur pria yang akrab disapa Akom itu.

Ade tak mengkhawatirkan soal perubahan posisi sebab dirinya sudah menjadi Anggota DPR sejak 1997.

(baca: Akbar Tandjung: Pergantian Ketua DPR Bisa Timbulkan Konflik Baru)

Ia juga menyampaikan tak akan mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan pada pemilu legislatif 2019.

"Saya ini pengabdian terakhir sebagai anggota DPR. Saya sudah sampaikan 2019 saya tidak mencalonkan lagi. Jadi plong hati dan pikiran saya. Enggak disuruh pun saya begitu. Saya tidak punya agenda lagi di DPR kecuali menjalankan tugas yang ada, menuntaskan sampai keanggotaan sampai 2019," ujarnya.

Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com