Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Akan Evaluasi Dukungan, Ini Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Kompas.com - 14/11/2016, 11:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Bestari Barus mengatakan, pihaknya tidak mengharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menarik dukungan terhadap Ahok-Djarot.

Hal tersebut menyusul rencana PPP kubu Djan mengevaluasi dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Tapi setiap partai tentu punya hak dan mekanisme internal. Sama seperti Partai Nasdem," kata Bestari saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Selain menyerahkannya kepada internal PPP Djan, Bestari mengatakan pihaknya juga menyerahkan kepada Ahok-Djarot. 

"Tim kan hanya perpanjangan tangan paslon. Kalau Ahok-Djarot menganggap (tarik dukungan) itu enggak apa-apa ya kita tetap jalan," ucap Bestari.

"Kalau Ahok-Djarot menganggap ini diperlukan ya tentu mereka melakukan upaya dan langkah-langkah (untuk PPP Djan mempertahankan dukungan)," kata dia.

(Baca: PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan terhadap Ahok-Djarot)

Adapun jika PPP Djan menarik dukungan, hal tersebut tak akan membuat pasangan Ahok-Djarot gugur dalam pencalonan.

Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan.

"Tapi tentunya mengevaluasi (dukungan) harus ditanya juga apa yang mau dievaluasi, apakah semakin memperkuat dukungan terhadap Ahok atau menariknya," kata politisi Partai Nasdem itu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya juga mengaku akan mengevaluasi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok apabila yang bersangkutan berstatus tersangka.

Ahok saat ini berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama atas ucapannya yang menyitir salah satu ayat dalam kitab suci saat berbicara di hadapan warga di Kepulauan Seribu.

"Kalau Ahok tersangka, kami evaluasi pencalonannya. Kami kaji aspek yuridis dan moralnya. Moralitas kita sebagai partai pendukung harus tetap dijunjung tinggi," kata Surya saat menghadiri perayaan ulang tahun kelima Nasdem di kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Jika Ahok Tersangka, Nasdem Akan Evaluasi Dukungannya)

Saat ditanya apakah rencananya mengevaluasi pencalonan Ahok bila berstatus tersangka merupakan sinyal Nasdem untuk menyuruh Ahok mundur, Surya menjawab diplomatis.

"Disuruh mundur itu berarti ada dasarnya. Kalau enggak ada dasarnya ngapain suruh mundur," kata Surya.

Kompas TV Presiden Tak Akan Intervensi Proses Hukum Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com