Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Tak Rela Umat Islam Diadu Domba untuk Lengserkan Jokowi

Kompas.com - 14/11/2016, 10:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menduga aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November 2016 memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Demo itu, lanjut dia, bukan lagi untuk menuntut proses hukum atas kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Jimly pun mengaku tidak ikhlas apabila umat Islam dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

"Saya sebagai Ketua ICMI tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional," kata Jimly saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, masyarakat memang tidak bisa dilarang untuk melakukan aksi unjuk rasa karena demonstrasi merupakan hak warga negara.

Namun, ia menyayangkan apabila demo umat Islam ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya menganjurkan jangan lagi ada demo. Sebab, tujuannya berpotensi menyimpang dari motivasinya yang semula. Kalaupun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," kata Jimly.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan Ahok.

Menurut Jokowi, kasus tersebut melebar dan malah menyeret namanya sebagai kepala negara. 

Dalam aksi unjuk rasa 4 November, tuntutan pendemo adalah Ahok segera diproses hukum. Namun, setelah aksi tersebut, tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran presiden.

"Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyum-senyum saja," tutur Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

(Baca: Jokowi: Saya Heran, Ini Urusan DKI Kok Digeser Ke Presiden)

Kompas TV PDIP: Ada Partai Pendukung Pemerintah tapi Ikut Demo- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Menkopolhukam Gandeng Tangan Jaksa Agung dan Kapolri Lalu Beri Pesan: Ingat, Sudah Gandengan Lho...

Momen Menkopolhukam Gandeng Tangan Jaksa Agung dan Kapolri Lalu Beri Pesan: Ingat, Sudah Gandengan Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Nasional
KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

Nasional
Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Nasional
Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Nasional
Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Nasional
KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

Nasional
Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com