Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Diharap Tak Reaktif Sikapi Terpilihnya Donald Trump

Kompas.com - 11/11/2016, 21:54 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diharap tak reaktif menyikapi terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Terlebih, dalam menyikapi janji Trump yang membawa sentimen negatif ketika kampanye.

Peneliti Syarikat Indonesia, Ananto Sulistyo, menilai sentimen yang dinyatakan Donald Trump hanya sebatas retorika. Belum tentu sentimen negatif itu akan diterapkan.

Sentimen Trump, kata Ananto, hanya digunakan mencari popularitas untuk meningkatkan elektabilitasnya selama pilpres.

"Yang kemarin itu kan tetap bagaimana pun hanya untuk cari massa," ujar Ananto saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Menurut Ananto, kampanye negatif tak hanya dilakukan oleh Trump. Banyak calon pemimpin kerap melakukan kampanye tersebut di seluruh dunia.

"Kalau kampanye bombastis yang negatif kan banyak yang melakukan itu," kata Ananto.

Selain itu, Ananto memprediksi sentimen Trump akan banyak diperdebatkan dalam internal kabinetnya nanti. Sebab, pejabat yang akan duduk dalam kabinet Trump kemungkinan masih didominasi orang-orang konservatif.

"Dia akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri dan ada banyak dewan pertimbangan di Amerika," tutur Ananto.

Untuk itu, Ananto berharap pemerintah menunggu satu sampai dua bulan sebelum membuat kebijakan luar negeri menyikapi terpilihnya Trump.

"Saya pikir untuk kebijakan negara masih harus menunggu satu sampai dua bulan menyikapi terpilihnya Trump," kata Ananto.

Trump resmi terpilih sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat usai mengungguli Hillary Clinton.

Kemenangan tersebut menjadikan Trump sebagai orang pertama tanpa pengalaman politik apa pun yang diberi mandat sebagai presiden AS.

Kompas TV Donald Trump Resmi Menjadi Presiden AS ke-45
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com