Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Pimpinan Ormas Islam Janji Tenangkan Umat

Kompas.com - 09/11/2016, 19:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pimpinan organisasi massa Islam yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (9/11/2016) sore, untuk menenangkan umat.

Permintaan ini menyusul unjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 lalu, yang menuntut proses hukum perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Permintaan itu kemudian direspons positif oleh pimpinan ormas Islam hadir.

"Kami apresiasi Presiden yang meminta kami datang untuk berkomunikasi bagaimana sebenarnya untuk menenangkan umat, bagaimana sebenarnya berkomunikasi langsung dengan umat melalui ormas Islam," ujar Ketua Jami'atul Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti di Kantor Presiden, usai bertemu Presiden.

Yusuf mengatakan, pimpinan ormas Islam yang hadir siap memenuhi permintaan Jokowi. "Kami bersiap untuk bisa menenangkan umat Islam," ujar dia.

(Baca: Respons Demo 4 November, Jokowi Minta Masukan Pimpinan Ormas Islam)

Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar pemerintah tetap menepati janjinya untuk memperlakukan perkara itu secara cepat, adil dan transparan.

"Permintaan kami adalah bagaimana seseorang yang telah melakukan yang disebut MUI melakukan penistaan agama, diproses hukum dengan benar, adil, jangan pura-pura. Tadi kami sampaikan secara gamblang dan terbuka kepada Pak Presiden," ujar Yusuf.

Yusuf yakin Presiden berkomitmen atas apa yang sudah dijanjikan, yakni tidak mengintervensi dan melindungi Ahok dalam perkara itu.

Sebanyak 17 orang pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan. Antara lain, Habib Nabil Al Musala dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

Pertemuan para ulama dan habib dengan Presiden yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam.

(Baca juga: Menteri Agama Imbau Masyarakat Percayakan Kasus Ahok kepada Polisi)

Kompas TV Presiden Jokowi Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com