Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rohadi Hendak Mencabut Gugatan Praperadilan, Ini Alasannya

Kompas.com - 07/11/2016, 22:25 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, berencana mencabut gugatan praperadilan yang diajukan oleh anaknya, yakni Rayhan Satria Hanggara (12), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Rohadi di sela sidang suap untuk pengurusan perkara Saipul Jamil yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Dalam sidang praperadilan yang digelar Rabu, (26/10/2016) lalu, Rohadi terlambat hadiri persidangan. Ia tiba di ruang sidang Ali Said ketika persidangan telah usai.

"Yang Mulia, (izinkan) untuk bisa saya hadir di persidangan praperadilan, karena kemarin saya terlambat datang ke persidangan, sudah ditutup," tutur Rohadi kepada ketua majelis sidang, Sumpeno, di persidangan, Senin.

Rohadi menjelaskan, dirinya merasa berkepentingan hadir dalam sidang praperadilan yang akan digelar Rabu (9/11/2016). Sebab, ia ingin mencabut gugatan praperadilan tersebut.

Adapun alasannya, Rohadi mengaku tidak menginginkan adanya praperadilan terkait kasus yang sedang menjeratnya.

Selain itu, Rohadi merasa praperadilan tidak tepat diajukan lantaran pemohonnya adalah anak kandungnya yang berusia 12 tahun.

"Pertama, saya memang tidak menghendaki adanya praperadilan. Kedua, anak saya masih di bawah umur," kata Rohadi.

Rohadi memastikan akan menyampaikan kepada majelis sidang praperadilan untuk membatalkan gugatan jika Hakim Sumpeno mengizinkan dirinya hadir di persidangan tersebut.

"Saya minta (hakim) langsung mencabutnya. Saya sangat berkepentingan sekali (hadir) karena anak saya di bawah umur," kata dia.

Atas permintaan tersebut, Sumpeno menyampaikan, akan mempertimbangkan permintaan Rohadi. Selain itu, Rohadi juga disarankan membuat surat pencabutan gugatan praperadilan.

Dengan demikian, pencabutan itu bisa langsung disampaikan ke ketua majelis sidang praperadilan jika Rohadi diizinkan hadiri sidang tersebut.

"Nanti kami pertimbangkan. Saudara juga siapkan surat pencabutan itu," kata Sumpeno.

Kompas TV Tersangka Rohadi Ajukan Gugatan ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com