Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rohadi Mengaku Kerap Bohongi Pengacara Selama 20 Tahun Jadi Panitera

Kompas.com - 07/11/2016, 21:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim John Halasan Butar Butar mengomeli mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Sebab, dalam sidang suap untuk pengurusan perkara Saipul Jamil yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini, Senin (7/11/2016), terdakwa Rohadi lebih banyak mengeluarkan pernyataan menyesal ketimbang menjawab pertanyaan hakim.

John menyoroti Rohadi soal permintaan pengacara Saipul Jamil, yakni Berthanatalia (Bertha), agar kliennya itu dihukum satu tahun saja.

Rohadi menjelaskan, pembicaraan itu terjadi melalui sambungan telepon.

Saat itu, dirinya meminta bertemu beberapa waktu kemudian untuk dapat menjelaskan bahwa jabatannya sebagai panitera pengganti tak memiliki kapasitas untuk melakukan pengaturan hasil sidang.

Namun, menurut Rohadi, pertemuan itu tidak pernah terjadi.

"Dalam telepon, betul. Saya jawab, 'Nanti ketemu Senin saja, Bunda.' Tapi tidak ketemu," ujar Rohadi di persidangan.

John kemudian menyoroti soal pengaturan komposisi majelis hakim yang ditawarkan Rohadi kepada Bertha. Namun, Rohadi mengaku telah membohongi Bertha dengan cara itu.

Sebab, sebenarnya dirinya tidak melakukan pengaturan hakim melainkan Bertha yang belum tahu siapa saja majelis hakim dalam perkara Saiful Jamil nantinya.

Rohadi menyebut, hal itu dilakukan lantaran sedang membutuhkan uang. Dia pun mengaku menyesal atas perbuatannya itu.

Namun, John tetap meminta Rohadi menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

"Kenapa enggak menyadari hal itu?" ujar John.

"Itu Yang Mulia, saya sesalkan, saya merasa bersalah. Saya membohongi Bu Bertha," jawab Rohadi.

John kembali bertanya pada Rohadi sudah berapa lama menjadi panitera pengganti.

"Sudah dari tahun '96, Yang Mulia," tutur Rohadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com