Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Atasan Wakil Ketua DPR Bukan Ketua DPR, melainkan Rakyat

Kompas.com - 04/11/2016, 12:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan DPR merupakan lembaga yang mewakili rakyat.

Ia menekankan bahwa atasan dari anggota dan wakil ketua DPR adalah rakyat, bukan ketua DPR.

Hal tersebut disampaikan Fadli terkait adanya perbedaan pendapat dirinya dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Fadli dan Fahri ikut berunjuk rasa di depan Istana di Jakarta, Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dituduh menistakan agama.

(Baca: Ikut Demo 4 November, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Mengaku Penuhi Undangan)

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komaruddin beberapa kali menegaskan agar elite politik tak ikut memperkeruh suasana dengan ikut berunjuk rasa.

"Wakil ketua DPR, atasannya bukanlah ketua DPR, melainkan rakyat. Saya perlu garis bawahi. Apakah pribadi atau tidak, silakan nilai," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Fadli mengaku diundang oleh para pengunjuk rasa pada 28 Oktober 2016, ketika menerima perwakilan kelompok pengunjuk rasa.

(Baca: Fadli Zon: Kalau Ada yang Mau Menginap Silakan, DPR Rumah Rakyat Kok)

Ia mengklarifikasi hal itu agar tak ada persepsi yang salah di publik akibat adanya perbedaan pendapat di antara pimpinan DPR.

Faldi dan Fahri beralasan, partisipasi mereka dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR.

"Kami ini speaker. Jangan ada persepsi yang salah di antara kita. Ini dalam rangka tugas pengawasan karena kasus ini sudah jadi fokus nasional," ujar politisi Gerindra itu.

"Aspirasi rakyat harus diperjuangkan. Tentu dalam koridor-koridor tugas DPR," sambungnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin sebelumnya mengimbau agar elite politik menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana terkait unjuk rasa memprotes Ahok.

(Baca: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Berencana Ikut Unjuk Rasa 4 November, Ini Kata Ketua DPR)

Sebab, para elite partai, kata dia, merupakan lokomotif atau contoh bagi masyarakat umum. Kalangan akar rumput yang kerap memanaskan suasana unjuk rasa, kata dia, mencontoh para elite partai.

"Makanya elite politiknya harus menahan diri karena akar rumput sesungguhnya, sori ya, tergantung elite politik," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Kompas TV Demo 4 November, Polri: Tak Perlu Ada Kekhawatiran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com