Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekretaris Muhammadiyah Membisiki Jokowi agar Temui Rizieq Shihab

Kompas.com - 01/11/2016, 13:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyarankan Presiden Joko Widodo juga bersilaturahim dengan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Silaturahim tersebut, lanjut Mu'ti, bertujuan meredam demo yang akan dilakukan ormas Islam pada 4 November 2016.

Demo yang akan digelar di depan Istana Jakarta tersebut untuk mendesak proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap menistakan agama.

Saran itu disampaikan langsung oleh Mu'ti kepada Jokowi saat pertemuan di Istana bersama pimpinan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (1/10/2016).

(baca: Soal Demo 4 November, Ini Komentar Prabowo)

"Saya tadi malah sempat membisikkan ke Presiden sebaiknya Presiden juga bersilaturahim dengan Habib Rizieq sebagaimana beliau sudah bersilaturahmi dengan Prabowo," kata Mu'ti kepada wartawan usai pertemuan.

"Beliau menyatakan, 'oh begitu ya'. Respons beliau seperti itu, tapi ya terserah beliau," kata Mu'ti.

(baca: Ini Seruan Para Ulama untuk Pendemo 4 November)

Bahkan dua hari sebelum pertemuan di Istana hari ini, Mu'ti mengaku sempat berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Mu'ti menyarankan agar yang diundang tidak hanya dari MUI, Muhammadiyah atau NU, tetapi juga ormas lain seperti FPI.

Sebab, ia meyakini demo 4 November mendatang massanya bukan berasal dari NU atau Muhammadiyah. Namun, FPI tidak diundang pada pertemuan hari ini.

 

(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Oleh karena itu, ia menyampaikan langsung ke Jokowi mengenai ide untuk bersilaturahim dengan FPI tersebut.

"Kami yakin Pak Jokowi ini kan Presiden yang punya komunikasi politik yang bagus. Seorang yang humble, tapi punya keberanian yang cukup menjadi alasan beliau akan kesana. Dan beliau negarawan yang melihat kepentingan bangsa ini jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan," ucap Mu'ti.

Kompas TV Megawati: Demo Diizinkan, Asal Tidak Anarkis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com