Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/10/2016, 09:36 WIB

SERANG, KOMPAS — Sesuai dengan eksistensinya, TNI adalah pembela ideologi negara, Pancasila. Salah satunya diwujudkan dengan menjadi perekat kemajemukan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

TNI pun tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa.

TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebinekaan Indonesia.

Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berbineka ini akan dihadapi TNI.

"Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. TNI tidak akan menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di hadapan penonton konser Iwan Fals di Markas Grup 1 Komando Pasukan Khusus, Serang, Banten, Minggu (30/10).

Iwan Fals kepada massa OI (Orang Indonesia, sebutan penggemar Iwan Fals), menyampaikan kerisauannya tentang menurunnya nasionalisme Indonesia belakangan ini.

Gatot mengatakan, TNI berdiri di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, serta mempersatukan ras, suku, dan agama.

TNI juga memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, TNI selalu setia pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Presiden selaku panglima tertinggi, lanjut Gatot, juga memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan.

"Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan menoleransi gerakan yang mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA," kata Gatot.

Gatot mengatakan, pesan tersebut ia sampaikan terutama kepada para prajurit TNI. Ia mengingatkan, agar dalam tugas menjaga keselamatan bangsa, prajurit TNI tidak ragu bertindak.

Setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan dihadapi oleh TNI tanpa ragu-ragu.

"Perintah Presiden, TNI jaga terus kebinekaan kita karena hanya dengan itu, Indonesia bisa jadi bangsa majemuk yang kuat dan solid," katanya.

Melindungi Jakarta

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar dewasa dalam menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa.

"Kami berkoordinasi dengan teman-teman yang akan melakukan aksi agar jangan mudah terprovokasi. Tolong jangan sampai anarkistis. Waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat sudah disediakan. Kami berkomitmen melindungi dan mengamankan selama dilakukan dengan damai," katanya.

Imbauan itu merupakan respons Kapolri terhadap sejumlah provokasi yang tersebar secara viral untuk melakukan kekerasan pada aksi unjuk rasa.

Tito mengatakan, polisi akan mengambil langkah hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan dan merusak.

"Yang utama, kami didukung TNI untuk membuat rencana pengamanan agar masyarakat lebih terlindungi, lalu kami juga kerahkan anggota Brimob dari sejumlah wilayah. Intinya, kami berkomunikasi dengan baik untuk melindungi Jakarta," ujar Tito. (EDN/SAN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com