Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Targetkan Benahi 50.000 Sekolah Rusak Tiap Tahun

Kompas.com - 20/10/2016, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadap Presiden Joko Widodo.

Kepada Presiden, Muhadjir melapor terkait sejumlah program percepatan di bidang pendidikan. Salah satu yang dilaporkan adalah mengenai pembenahan sekolah yang rusak.

Muhadjir menjelaskan, saat ini setidaknya ada 152.000 sekolah yang mengalami rusak berat. Sebagian akan diperbaiki pada 2017.

(Baca: Mendikbud Minta "Keroyokan" Perbaiki Sekolah Rusak)

"Untuk tahun depan itu kita rencanakan akan direhabilitasi sekitar 50.000 sekolah. Baik yang rusak berat maupun rusak fatal," kata Muhadjir di usai bertemu Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Muhadjir mengatakan, jika Kemendikbud bisa mendapatkan anggaran yang sama pada 2018 dan 2019, program perbaikan 50.000 sekolah dilanjutkan tiap tahun.

Dengan begitu, seluruh sekolah yang mengalami kerusakan berat bisa dibenahi seluruhnya pada 2019.

Setelah seluruh sekolah yang rusak berat diperbaiki, kata dia, baru lah pemerintah akan fokus membenahi sekolah yang mengalami kerusakan ringan.

(Baca: Sekolah Rusak Berat, Siswa SDN 234 Palembang Belajar Bergantian)

"Yang rusak sedang dan rusak ringan sementara kita ikhlaskan," kata dia.

Saat ditanya berapa anggaran yang diperlukan untuk membenahi 50.000 sekolah setiap tahunnya, Muhadjir mengaku tidak hafal.

Namun dia memastikan anggaran yang dimiliki Mendikbud cukup untuk melakukan perbaikan itu.

"Saya hafal satuan berapa unit sekolahnya saja yang harus kita tangani. Saya tidak sampai berapa detil jumlah anggarannya. Yang jelas cukup," ucap dia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com