Mendikbud Minta "Keroyokan" Perbaiki Sekolah Rusak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perbaikan sekolah harus dilakukan secara "keroyokan" atau lintas kementerian dan pemerintah daerah.

"Sekarang ini, ada sekolah dalam kondisi baik dan ada juga sekolah yang bangunannya rusak baik itu rusak total, sedang dan ringan," ujar Mendikbud di Jakarta, Rabu (19/10/2016), seperti dikutip Antara.

Sekolah-sekolah tersebut juga ada yang memenuhi standar pelayanan minimum dan ada juga yang belum memenuhi standar pelayanan minimum.

Mendikbud menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, maka realokasi dana yang ada fokus pada revitalisasi dan rehabilitasi sekolah yang mengalami masalah tersebut.

"Terutama fokus pada sekolah rusak fatal," jelas dia.

Mendikbud menjelaskan, anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 420 triliun.

Sekitar Rp 39,8 triliun diantaranya diperuntukkan bagi Kemdikbud.

"Sementara, sekitar 65 persen turun ke daerah. Nah, disitu untuk pembangunan fisik. Kemdikbud sendiri hanya melakukan pembangunan fisik yang sangat terbatas dan darurat," lanjut dia.

Oleh karena itu, sambung dia, pembangunan sekolah rusak harus dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah.

"Kami juga minta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut melakukan pembangunan sekolah juga," harap dia.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar anggaran pendidikan bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

(baca: Jokowi: Dari 1,8 Juta Ruang Kelas, Hanya 466.000 Ruangan dalam Kondisi Baik)

Salah satunya adalah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang saat ini masih jauh dari harapan.

"Saya mendapat informasi bahwa ada 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 ruangan dalam kondisi yang baik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai APBN untuk pendidikan dan kesehatan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Selain itu, lanjut Jokowi, dari 212.000 sekolah, ada 100.000 sekolah yang belum memiliki anggaran untuk perawatan pendidikan.

Padahal, dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat.

"Sebab itu saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan," kata Jokowi.