JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup tinggi.
Mengutip dari hasil survei sejumlah lembaga, Pramono menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini mencapai 66 persen hingga 68 persen.
"(Tingkat) kepuasan ini melebihi dari apa yang diperoleh Pak Jokowi saat Pilpres (2014) lalu," ujar Pramono di kantornya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Pencapaian itu, menurut Pramono, tidak mudah. Sebab, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang lesu.
(baca: Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Minta Jangan Hanya Pencitraan)
Oleh sebab itu, kerja Presiden pada awal pemerintahan adalah membenahi regulasi ekonomi.
"Tapi alhamdulillah Indonesia pada periode ini bisa tumbuh jadi 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan kawasan lainnya relatif stabil dan cukup tinggi," ujar Pramono.
Kini, fokus Presiden beralih ke perwujudan reformasi hukum. Salah satu bagiannya adalah dengan membentuk tim pemberantasan pungutan liar yang diberi nama 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar.
(baca: Jokowi Segera Tandatangani Perpres "Saber Pungli")
Dalam waktu dekat, Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden pembentukan tim yang dikomandoi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tersebut.