Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangkir Panggilan Pertama, Ruhut Akan Kembali Dipanggil Komwas Demokrat

Kompas.com - 06/10/2016, 13:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tak hadir pada pemanggilan pertama Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat. Komwas akan kembali memanggil Ruhut.

"Prosesnya terus terang kami agak mundur karena pemanggilan yang pertama Pak Ruhut kemarin belum hadir, sehingga akan dilayangkan panggilan yang kedua," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Agus menambahkan, jika sampai panggilan ketiga Ruhut tidak hadir, maka Komwas akan mengambil keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ruhut.

Namun, sebelumnya Ruhut juga pernah dijatuhi sanksi ringan oleh Komwas yang berujung pada nonaktifnya Ruhut sebagai Koordinator Juru Bicara partai.

"Tentu nanti dipertimbangkan. Yang memutuskan adalah Komwas. Kita ketahui bahwa konsekuensinya ada ringan, sedang dan berat," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

(baca: Ruhut: Saya Memohon, Warga Jakarta Jangan "Beli Kucing Dalam Karung")

Komwas dan Dewan Kehormatan Demokrat tengah memproses sanksi bagi Ruhut.

Secara etika, Ruhut dinilai telah melampaui batas karena memilih sikap berbeda dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.

Ruhut memilih mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat daripada pasangan yang diusung Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Bahkan, Ruhut menerima tawaran menjadi juru bicara Ahok-Djarot.

 

(baca: Tim Pemenangan Ahok-Djarot Dirilis, Ruhut dan Sophia Latjuba Jadi Jubir)

Adapun dalam beberapa hari terakhir, desakan mundur diungkapkan sejumlah fungsionaris Demokrat.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, ada petisi di internal partai agar Ruhut dipecat dari partai pimpinan SBY itu.

(baca: Terkesan Membiarkan, Demokrat Bisa Dianggap Sengaja "Susupkan" Ruhut ke Tim Ahok-Djarot)

Tak hanya soal perbedaan sikap yang ditunjukkan pada Pilkada DKI Jakarta, sejumlah kader Demokrat merasa kerap diserang Ruhut dengan pernyataan-pernyataan pedasnya.

Kompas TV Demokrat Siapkan Sanksi untuk Ruhut Sitompul
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com