Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Banyak Anak Tak Sekolah yang Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 05/10/2016, 18:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut distribusi Kartu Indonesia Pintar di era Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, tidak tepat sasaran.

Sebab, distribusi KIP hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, yang kemudian diperbarui dengan data tahun 2012.

"Mau diberi bantuan ternyata sudah nikah dan memang ada yang tidak niat masuk sekolah," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden terkait anggaran pendidikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Misalnya tamat SD dia di arena perkebunan teh dan dia merasa nyaman jadi pekerja. Dia berpikir untuk apa dia sekolah karena udah dapat penghasilan. Banyak kasus seperti itu," tambah Muhadjir.

Akibat penyaluran yang tak tepat sasaran ini, lanjut dia, penyaluran KIP baru mencapai 60 persen.

(baca: Jokowi: Dari 1,8 Juta Ruang Kelas, Hanya 466.000 Ruangan dalam Kondisi Baik)

Muhadjir mengatakan, pemerintah sudah merombak besar-besaran sistem penyaluran KIP.

Sebelumnya, KIP didistribusikan ke keluarga tidak mampu yang mempunyai anak usia sekolah dengan menggunakan data BPS.

Kini, pihak sekolah yang akan mendata siswa tidak mampu dan layak menerima bantuan. Dengan begitu, tak ada lagi cerita anak tidak sekolah yang mendapatkan KIP.

"Ini penting, jangan sampai mereka drop out justru harus kita protek dengan KIP, yang sudah masuk ini jangan sampai keluar," kata dia.

Muhadjir yang dilantik pada 27 Juli 2016 lalu ini memastikan, pemerintah sudah mengantongi data siswa miskin dari tiap sekolah. Ia menargetkan pada akhir 2016, KIP sudah terdistribusi 100 persen.

"Anggarannya ada, cukup. Hampir Rp 10 Triliun," ucap dia.

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas, Jokowi meminta agar anggaran pendidikan difokuskan pada upaya membantu masyarakat miskin mendapat pendidikan yang layak.

Ia meminta Muhadjir untuk segera menuntaskan distribusi kartu Indonesia pintar.

"Pastikan bahwa kartu itu betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com