Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tegaskan Podium Merah Putih Jokowi Tidak Melanggar UU

Kompas.com - 03/10/2016, 13:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana menegaskan bahwa podium merah putih tempat berpijak Presiden Jokowi saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kain merah putih yang menutupi podium tersebut dikritik politikus Partai Demokrat Roy Suryo.

"Sama sekali tak ada yang dilanggar," ujar Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda TNI Hadi Tjahjanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/10/2016).

Hadi menjelaskan, upacara yang digelar di Halaman Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2016 itu diurus oleh Garnisun Tetap I Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hadi menjelaskan soal merah putih yang menutupi podium.

Pertama, Presiden sebenarnya berpijak pada karpet merah. Namun, terdapat kain putih yang lebih lebar di bawah karpet merah itu sehingga jika dilihat, seolah-olah Presiden sedang berdiri di atas kain merah putih.

(Baca: Roy Suryo Pertanyakan Podium Jokowi, Ini Penjelasan Istana)

"Untuk diketahui, karpet merah memang berlaku untuk tamu kehormatan," ujar Hadi.

Dalam konteks upacara itu, tuan rumah adalah Garnisun Tetap I Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara, Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara.

Kedua, warna merah dan putih tak bisa serta merta dianggap bendera RI.

Berdasarkan UU tentang Bendera Kebangsaan, yang disebut bendera RI mempunyai ketentuan khusus. Misalnya, berukuran 2x3 meter dan minimal berukuran tidak lebih kecil dari 120x180 sentimeter.

Besar atau kecil ukuran bendera juga disesuaikan dengan keadaan tempat di mana bendera itu dikibarkan.

"Khusus dalam ruangan, ukurannya itu ditentukan 70x105 sentimeter atau khusus untuk Kapal Perang Indonesia, bentuk dan ukurannya diatur sesuai besar kecilnya kapal," ujar Hadi.

Sementara itu, soal Roy Suryo yang mempertanyakan podium merah putih Presiden Jokowi, Hadi enggan berkomentar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com