Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pemeliharaan Lingkungan di Garut Dipertanyakan

Kompas.com - 28/09/2016, 20:31 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelola Pondok Pesantren Ekologi At-Tharia Garut, Ibang Lukmanurdin, menilai bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut tidak transparan. Salah satunya mengenai anggaran ekologi Sungai Cimanuk.

"Pemerintah tidak pernah transparan dalam hal anggaran. Makanya masyarakat sulit untuk memantau penggunaan anggaran ekologi," ujar Ibang, Rabu (28/9/2016).

Ibang menjelaskan, pemerintah pasti menganggarkan dana untuk pemeliharaan lingkungan Cimanuk. Namun, karena tidak transparan, masyarakat tidak tahu besaran maupun penggunaan anggaran tersebut.

"Kami mempertanyakan anggaran yang luar biasa itu," ucapnya.

Menurut dia, selama ini anggaran tersebut digunakan untuk program-program bersifat seremonial. Ketika habis proyek, program pun ditinggalkan.

"APBD Garut tidak berbasis ekologi. Ditambah dengan pemisahan pendidikan dengan ekologi karena ekologi bukan hanya menanam," kata dia.

Belum lagi perusahaan besar yang tidak berizin. Ketika mereka melakukan eksploitasi, pertanyaan kemudian, apakah itu tidak dianggap perusak ekologi. "Hari ini negara dikendalikan pasar dan modal," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sumarna mengatakan, anggaran untuk Sungai Cimanuk terbagi di banyak instansi. Persoalan hutan, misalnya, ada di Perhutani. Ada pula dana dari pemerintah daerah dan lainnya.

Persoalannya, kata Anang, penanganan lingkungan selama ini hanya berkutat pada penanaman pohon. Yang penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga hutan.

"Kalau hanya menanam, nanti siapa yang merawatnya," ucapnya.

Secara ekonomi, masyarakat pasti berpikir, menanam sayuran dibarengi pohonan keras kurang menguntungkan.

Namun, hal ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi kerusakan hutan. Untuk mengetahui persoalan di Cimanuk dan seberapa parah, pihaknya akan melakukan investigasi.

"Investigasi ini untuk mencari solusi, bukan menghukum atau menyalahkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com