Menko Polhukam Akui Banyak Aparat Penegak Hukum Tak Punya Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ada tiga alasan yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menerbitkan paket reformasi bidang hukum.

Menurutnya, Pemerintah saat ini tengah fokus pada tiga hal yang akan menjadi materi dalam paket kebijakan tersebut, yakni instrumen hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum.

Hal tersebut dia katakan sebelum memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

"Seperti yang terjadi di bidang ekonomi, ribuan peraturan dihapus karena menghambat pertumbuhan ekonomi. Sama juga dengan bidang hukum. Nanti bisa direvisi atau dihapuskan, tapi kan perlu analisa yang lebih seksama dan tidak gegabah," ungkapnya.

Wiranto menjelaskan, jika melihat kondisi hukum saat ini, Pemerintah masih banyak menemukan banyak permasalahan yang harus direformasi.

(Baca: Ada Tiga Hal yang Akan Jadi Materi dalam Paket Reformasi Bidang Hukum)

Dia mengakui saat ini masih ada instrumen hukum yang tumpang tindih sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perlu ada satu penyederhanaan dan penertiban peraturan yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

"Instrumen hukum masih banyak yang tumpang tindih, tidak jelas. Itu tentu perlu dilakukan satu penyederhanaan dan penertiban regulasi yang ada di pusat dan daerah akan diteliti kembali," kata Wiranto.

Sementara itu Wiranto juga menegaskan perlunya perbaikan soliditas, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.

Pemerintah, kata Wiranto, menyadari bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kapasitas dan integritas memadai. 

"Apa semua aparat sudah solid, memiliki integritas dan kapasitas yang memadai? Nah kalau belum kan perlu perbaikan maka tentu nanti reformasi hukum menyentuh itu. Itu semua akan dinilai kembali," ungkapnya.

Selain itu, dari sisi budaya hukum, dia meminta masyarakat ikut serta membantu Pemerintah dalam membangun hukum yang baik.

Sebab, menurutnya, masyarakat menjadi salah satu pemangku kepentingan di mana, hukum tercipta dari kesepakatan kolektif antara masyarakat dan Pemerintah.

Dengan adanya paket reformasi bidang hukum yang akan segera diterbitkan, Wiranto berharap kepastian hukum bagi seluruh warga negara bisa diwujudkan.

"Kalau semua mematuhi hukum, negara akan tertib. Tidak absurd antara benar dan salah. Mencari kepastian akan sukit tatkala hukumnya sendiri tidak jelas dalam praktiknya. Nanti kita akan membangun satu budaya hukum baru yang mudah-mudahan bisa lebih memberikan jaminan kepada seluruh bangsa," kata Wiranto.