Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Gerindra Benarkan Pratikno Temui Prabowo sebelum Penetapan Anies-Sandiaga

Kompas.com - 28/09/2016, 09:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengakui kedatangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke kediaman Prabowo, dua hari sebelum penetapan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Anies dan Sandiaga diusung oleh koalisi dua partai, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan keterangan Arief, Pratikno mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) sore.

"Saya lupa tepatnya jam berapa, tapi seingat saya sore dan pertemuan Pak Pratikno dengan Pak Prabowo berlangsung tertutup. Yang ikut siapa saja, saya juga kurang paham," kata Arief,  saat dihubungi, Selasa (27/9/2016) malam.

Namun, Arief menjamin kedatangan Pratikno ke kediaman Prabowo sama sekali tak bermaksud mengintervensi agar tak mencalonkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut, Arief yang terjadi justru sebaliknya. Pratikno justru untuk mendukung pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI.

"Harus dilihat kerangkanya, yang datang kan bukan Pramono Anung, tapi Pratikno. Ini tandanya Pak Jokowi mengutus orang Istana yang tak memiliki latar belakang partai," kata Arief.

"Dan Pak Pratikno, Pak Jokowi sama Anies kan sama-sama alumni UGM. Jadi jelas kalau kedatangan Pak Pratikno untuk menyampaikan dukungan Pak Jokowi ke Anies, dan Pak Prabowo bukan orang yang bisa ditekan-tekan kayak gitu," lanjut dia.

Sebelumnya beredar isu bila pihak istana mengintervensi proses pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI.

Pratikno pun melalui rilis resmi membantah bila dirinya mendatangi kediaman Prabowo untuk membujuk mantan Komandan Jenderal Kopasus itu agar tak mencalonkan Anies sebagai Gubernur.

Istana netral

Sementara itu, pada Selasa (27/9/2016) kemarin, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menyikapi pemilihan kepala daerah.

"Presiden selalu sampaikan, Presiden netral berdiri di semua pasangan calon. Siapa pun, termasuk Anies Baswedan, itu adalah hak Anies sendiri untuk mengikuti pilkada mana pun dan dari partai mana pun," ujar Johan di kantornya.

 

Presiden, menurut Johan, juga tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk melakukan intervensi.

Johan melanjutkan, Presiden mendukung pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Presiden juga ingin pilkada serentak 2017 melahirkan pemimpin-pemimpin yang andal dalam bekerja.

Kompas TV Prabowo Subianto Singgung Soal Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com