Selisik Dugaan Perambahan Hutan, Kementerian LHK Kirim Tim ke Garut

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengirimkan tim ke Garut untuk memastikan dugaan perambahan hutan menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Rabu (21/9/2016).

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

"Iya, kami kirim tim ke sana hari ini. Yang berangkat Pak Sekjen ke sana untuk mencari data awal terkait laporan perambahan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor di Garut," kata Siti.

Secara geografis, kata Siti, lebih dari separuh wilayah Garut memang dikelilingi oleh gunung dan bukit.

Beberapa di antaranya menjadi hulu aliran sungai di Garut.

Oleh karena itu, jika ada hutan di dataran tinggi yang dirambah tentu akan menimbulkan banjir serta longsor.

Meski demikian, Siti mengatakan, pemerintah secara tegas telah melarang perambahan hutan konservasi, hutan lindung, dan cagar alam.

Jika ditemukan adanya perambahan, Siti berjanji akan segera mengambil sikap tegas.

"Memang di beberapa wilayah konservasi itu berbatasan dengan lahan milik masyarakat. Nanti sama-sama kita lihat, apa memang ada perambahan atau tidak. Jika ada, pasti kami tindak tegas," papar Siti.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Garut karena rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk.

Kondisi ini diperparah dengan curah hujan tinggi yang melanda 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Sutopo mengatakan, sejak tahun 1980-an, Sungai Cimanuk telah dinyatakan sebagai DAS yang kritis.

Dengan kondisi seperti ini, jika terjadi hujan lebat sering mengakibatkan banjir dan longsor.