Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaah Haji WNI Diarahkan untuk Bohong ke Imigrasi Saat Mau Berangkat ke Filipina

Kompas.com - 22/09/2016, 17:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Yudanus Dekiwanto mengatakan, tak ada pelanggaran imigrasi di Indonesia yang dilakukan 177 calon jemaah haji yang berangkat lewat Filipina.

Semua persyaratan administrasi untuk membuat paspor pun sudah terpenuhi. Hanya saja, kata Deki, mereka tak jujur dengan tujuan mereka berangkat ke Filipina.

"Mereka datang ke kantor imigrasi, administrasi lengkap, wawancara, foto. Tapi memang agak sulit kalau tidak jujur. Dia mau ke mana malah mengaku ke mana," ujar Deki dalam acara Dialog Polri di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Deki, korban diarahkan oleh agensi perjalanan yang memberangkatkan haji dengan cara ilegal itu untuk proses wawancara. Para pemilik agensi perjalanan meyakinkan para korban bahwa naik haji lewat Filipina legal dan aman.

Upaya untuk meyakinkan ini tak hanya terhadap 177 calon jemaah haji yang tertahan di Filipina, tapi juga kepada sekitar 700 jemaah haji yang lolos berangkat lewat Filipina.

"Itu sudah diatur. Mungkin travel-nya bilang, jangan ngomong (kalau mau naik haji). Kalau ngomong nanti enggak berangkat," kata Deki.

(Baca juga: Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Waktu berangkat ke Filipina, mereka menggunakan dokumen yang sah dan lolos pemeriksaan imigrasi. Namun, mereka tersandung masalah ketika berada di Filipina.

Mereka menggunakan paspor palsu yang telah disediakan oknum agensi perjalanan ilegal agar bisa berangkat ke Arab Saudi dari Filipina.

"Ketahuannya kan karena ada yang di-interview tapi tidak bisa bahasa Tagalog. Bahasa Inggris pun tidak bisa. Akhirnya ketahuan ada 177 orang itu," kata Deki.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 177 calon jemaah haji di Filipina, sebanyak 168 jemaah haji sudah dipulangkan ke Indonesia.

Sementara sembilan orang lainnya masih berada di Filipina untuk menjadi saksi dalam proses hukum di Filipina terkait pemalsuan paspor.

(Baca juga: Menag: Tahun Depan Kuota Haji Kemungkinan Kembali Normal)

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com