Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Sebagai Partai Pengusung, Harusnya Ketua Tim Pemenangan Kader PDI-P

Kompas.com - 21/09/2016, 15:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan mengatakan, perubahan tim pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya masalah teknis.

Adapun mengenai posisi ketua tim pemenangan yang kini dijabat politisi Partai Golkar Nusron Wahid, menurut Trimedya, akan dibicarakan kembali dengan Ahok.

Namun, ia menilai, sebaiknya posisi tersebut ditempati kader PDI-P.

Sebab, partainya merupakan partai pengusung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memiliki kursi paling banyak di DPRD.

(Baca: Golkar Persilakan PDI-P Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Sebagai partai pengusung, idealnya yang jadi ketua tim pemenangan adalah PDI-P. Tapi bagaimana detailnya nanti mereka (DPD) akan bicarakan," ucap Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Trimedya menambahkan, tak ada pembicaraan rinci terkait hal tersebut saat deklarasi cagub-cawagub, semalam.

Namun, ia meyakini Ahok pasti memahami bahwa PDI-P dengan 28 kursi DPRD tak mungkin mau hanya menjadi partai penggembira.

"Dia tahu betul PDI-P tidak mungkin mau jadi penggembira. Sekadar partai pendukung dengan kursi 28. Ini adalah tindaklanjut Jokowi-Ahok," ujarnya.

Di sisi lain, Ahok mengaku belum tahu apakah ada perubahan struktur tim pemenangan pasca-deklarasi dukungan dari PDI Perjuangan. Namun, Kalaupun itu terjadi, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai pendukungnya.

(Baca: Ahok Serahkan Perubahan Struktur Tim Pemenangan ke Partai Pendukungnya)

"Saya enggak tahu nanti mereka yang atur. Itu urusan partai. Urusan saya kerja aja," kata dia di Balai Kota, Rabu (21/9/2016).

Sebelumnya PDI-P resmi memutuskan untuk mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.

Kompas TV Ahok: Semoga yang Dipertandingkan Program, Bukan SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com