Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Pembayaran Tebusan Sandera Abu Sayyaf Tak Perlu Jadi Polemik

Kompas.com - 19/09/2016, 19:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta semua pihak tidak perlu berpolemik soal pembebasan tiga sandera WNI yang ditahan Kelompok Abu Sayyaf. 

Menurut Wiranto, yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah keberhasilan Filipina dalam membebaskan tiga sandera dan memulangkannya ke Tanah Air.

Wiranto menanggapi isu para pelaut itu dibebaskan setelah kelompok penyandera menerima uang tebusan. 

 

"Ya tidak usah dipertanyakan (soal pembayaran tebusan). Yang penting sekarang kan bebas. Tidak usah dipertanyakan dan diperdebatkan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Wiranto menjelaskan, berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan ketiga sandera asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Pertemuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Joko Widodo dua pekan lalu, kata Wiranto, telah melahirkan kesepakatan untuk menuntaskan masalah sandera secara bersama-sama.

Dari pertemuan tersebut kedua Kepala Negara berencana melakukan peningkatan operasi intelijen dan operasi militer bersama di darat.

"Berbagai cara telah kami tempuh jadi setelah pertemuan kedua kepala negara kemarin ada policy kedua negara yang telah sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, maka banyak jalan ditempuh. Masih terus ditempuh dan diperkuat," kata Wiranto.

Namun menurut Wiranto hal terpenting yang dilakukan saat ini adalah mengantisipasi peristiwa penyanderaan kembali terjadi.

Wiranto menuturkan hal mendesak yang menjadi prioritas pemerintah saat ini yakni memastikan rencana patroli maritim bersama Indonesia dan Filipina berjalan dengan baik.

Dia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menerus menjadi sumber uang bagi kelompok penyandera yang meminta tebusan dengan menyandera awak kapal.

"Yang bisa dilaksanakan segera adalah memastikan bahwa operasi keamanan maritim bersama dilakukan. Sehingga kita bisa mencegah lagi penculikan berikutnya karena memang penculik itu mencari uang. Negara yang berdaulat tidak bisa menjadi 'ATM', oleh karena itu sikap pemerintah Indonesia tidak mau kompromi dengan perompak," pungkasnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam membebaskan sandera di Filipina.

(Baca: Menhan: Pemerintah Tidak Keluarkan Sepeser Pun untuk Bebaskan Sandera)

Ketiga sandera yang berhasil dibebaskan, menurut Ryamizard, atas keberhasilan tentara Filipina dan Front Nasional Pembebasan Moro.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com